TO BE BEST LEARNER

Good Governance dalam Konteks Otonomi Daerah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah masalah good governance yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi tata kelola yang baik. Dalam implementasi otonomi daerah di berbagai daerah Indonesia, beberapa kecenderungan yang menyedihkan menurut Syaukani et al (dalam Kuncoro, 2004:69) adalah: (1) kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun kurang diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD. Praktek bad governance, tata kelola yang buruk, lebih mencuat ke permukaan dan menjadi wacana publik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sangat dinamis, karena pada awalnya pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat menjalankan fungsi masyarakat yang memberikan kewenangan kepadanya. Dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa, kemudian menelan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Demokrasi adalah suatu sistem yang berkaitan dengan kekuasaan dan bagaimana mengelola kekuasaan tersebut. Dalam transisi menuju demokrasi, kekuasaan bisa muncul lewat berbagai jalan. Banyak di temui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi muncul lewat perebutan kekuasaan dengan pemaksaan atau kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer. (Zamroni, 2013, hal. 58) Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai “tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah sebagai basis tegaknya kokohnya sistem politik demokrasi. Awal abad ini kita harus terus menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah diseluruh negara berbarengan dengan isu global lainnya seperti hak asasi manusia, keadilan, masalah gender, bahan dan persoalan lingkungan hidup. (Winarno, 2009, hal. 89) Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya ada

Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam KBBI bebas adalah lepas, samasekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa). Dalam filsafat pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi mahluk yang memiliki kebebasan, bebas untuk berpikir, berkehandak, dan berbuat.   Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah sebagai ‘kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.’ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari Kamus Hukum Black. Menurut Black, ‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bent

Analisis KI dan KD serta Penjelasan Panduan Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).             Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pen